PERAN PEMERINTAH DAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

A. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI

Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut:

a.  menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian
b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak;
c.  memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi;
d.  membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan;
e.  meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
f.  menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

4. Beberapa Landasan Ekonomi Publik

Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut:

1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi.
2. Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga.
3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya.
4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

B. SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

1. Jenis Kegiatan Pemerintah

Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah:

1. Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.
2. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.
3. Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).
4. Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.
5. Melakukan redistribusi pendapatan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan pemerintah:
1. Adanya perang.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Adanya urbanisasi.
4. Perkembangan demokrasi.

1. Ukuran Kegiatan Pemerintah

Ukuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian.

Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluarannya melalui beberapa macam jenis pajak dan apabila terjadi defisit maka defisit tersebut akan dibiayai melalui pinjaman.

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.

Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi.

Kegagalan pemerintah dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kondisi Pareto optimal tidak dapat tercapai.